Gosip Gejolak Kurs ” Goyang ” Konglomerat yang Ingin Bawa Pulang Hartanya ke Indonesia

pengampunan-pajakKementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku, gosip gejolak nilai ganti atau kurs jadi perhatian beberapa konglomerat yang bakal membawa pulang hartanya ke Indonesia lewat program pengampunan pajak.

” Ada beberapa gosip masalah currency kurs waktu mereka (harus pajak) lapor itu, ” tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan serta Resiko (PPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Kementerian Keuangan kata Robert, telah mengulas gejolak kurs dengan cara internal, termasuk juga mengulas butuh atau tidaknya ada kebijakan baru untuk menindaklanjuti masalah itu.

Akhirnya papar ia, pemerintah bakal memberi penegasan pada harus pajak hingga tak perlu cemas pada gosip gejolak nilai ganti.

” Saat harus pajak isi SPH (surat pernyataan harta), kan bila ingin repatriasi ada pernyataan di lampiran berapakah foreign currency-nya. Selama dia bawa sesuai sama foreign currency-nya… ya kelak kami bakal tegaskan it’s okay, ” kata Robert.

Tempo hari, Direktur Service serta Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama yakini Trump Effect yang beresiko pada ekonomi global, temasuk pelemahan rupiah, akan tidak bikin beberapa konglomerat yang turut tax amnesty batal membawa pulang hartanya ke Indonesia.

” Tidak lah (tetaplah bakal membawa pulang harta), ” tutur Yoga selesai menghadiri acara kick off sosialisasi tax amnesty di Balaikota, Jakarta, Senin (14/11/2016).

Walau demikian, ia mengingatkan kalau ada konsekwensi apabila harus pajak yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) tax amnesty tak jadi membawa pulang hartanya ke Indonesia.

” Ada ketentuannya bila tidak jadi direpatriasi pada akhirnya mereka bakal (ada sanksi berdasar pada) Pasal 13. Ada sanksi berbentuk pendapatan th. 2016 dipakai tarif normal, ” kata Yoga.

Kick off sosialisasi program pengampunan pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah di DKI Jakarta resmi diawali pada Senin (14/11/2016).

Pemerintah dalam soal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi pesan pada semuanya pihak kalau program pengampunan pajak tetaplah jalan.

” Ini dapat sekurang-kurangnya sejenis menepis lantaran koran tadi pagi, (menyebutkan) amnesti ini telah kehilangan agresivitasnya, ” tutur Staf Pakar Menteri Keuangan Bagian Kepatuhan Pajak Suryo Utomo di Balaikota Propinsi DKI Jakarta.

Perolehan tax amnesty mulai sejak masuk periode ke-2 pada Oktober lantas memanglah jauh apabila dibanding dengan periode pertama. Hal semacam itu dapat bisa tampak dari angka pelaporan harta tax amnesty.

Berdasar pada data pada 10 Oktober 2016 lantas, keseluruhan harta yang dilaporkan meraih Rp 3. 820 triliun. Sesaat hari ini, keseluruhan pelaporan harta baru naik ke angka Rp 3. 916 triliun.

Sesaat duit tebusan tax amnesty, cuma naik tidak tebal dari Rp 93, 4 triliun pada 10 Oktober 2016 jadi Rp 94, 5 triliun pada 14 Oktober 2016.

Walau dengan cara angka kenaikannya kecil, Suryo mengungkap kalau jumlah harus pajak yang ikuti tax amnesty pada dua bln. periode ke-2 semakin banyak dibanding dua bln. periode pertama.

Direktur Service serta Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama juga mengungkap hal sama.

Ia menyampaikan ada peluang ketidaksamaan pola periode pertama serta periode ke-2 tax amnesty. Menurut dia, nilai pelaporan harta pada periode ke-2 akan tidak sebesar periode pertama. Cuma saja dari sisi jumlah harus pajak yang turut, periode ke-2 diperkirakan dapat semakin banyak karena lebih konsentrasi pada UMKM.

” Semoga kami tidak bicara berapakah tetapi makin banyak yang turut pastinya duit tebusan bakal cukup besar, ” kata Yoga. Apakah program pengampunan pajak berlaku juga untuk pengusaha jasa sedot wc jakarta selatan di Indonesia ?